Cara Menghitung Pajak Atas Pembelian Barang - Bendaharawan

Yang dimaksud dengan Pajak Atas Pembelian Barang disini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang (Rekanan).

Pemungut PPh Pasal 22 dilakukan oleh :
  1. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
  2. Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
  3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
Tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5% X Harga Pembelian Barang (tidak termasuk PPN). Dan apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (Rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau 1,5% X 200%.

Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan apabila :
  • Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.
  • Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda POS.
  • Pembayaran untuk Pembelian Barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Cara Pemungutan : Pajak Atas Pembelian Barang atau PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Bendaharawan atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan) dan harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran ke Bank Persepsi atau Kantor pos dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara. Jika Rekanan belum memiliki NPWP, SSP cukup diisi angka 0 (nol) kecuali untuk 3 digit kolom kode KPP.

Cara Pelaporan : Bendahara sebagai Pemungut PPh Pasal 22 wajib membuat dan  menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara ke KPP atau KP2KP tempat bendahara terdaftar paling lama 14 (empat belas) setelah bulan takwim berakhir. Dan jika hari ke-14 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari berikutnya.

Contoh Kasus Cara Menghitung Pajak atas Pembelian Barang :

Pada tanggal 23 Februari 2012 Bendahara Sekolah A membeli secara tunai alat-alat tulis kantor (ATK)  Rp. 3.500.000,- dari Toko B.

Maka Pajak atas Pembelian Barang atas Pembelian oleh Bendahara Sekolah A adalah :

Toko B Memiliki NPWP :
PPh Pasal 22 (1,5% X 3.500.000) ............................................ Rp. 52.500,-

Toko B Tidak Memiliki NPWP :
PPh Pasal 22 ( 3% X 3.500.000) .............................................. Rp. 105.000,-

Jika harga tersebut tidak termasuk PPN maka Bendahara Sekolah A juga wajib memungut PPN atas Pembelian Barang tersebut sebesar :
PPN (10% X 3.500.000) .........................................................  Rp. 350.000,-

Jadi, total uang yang dikeluarkan oleh Bendahara A adalah Rp. 3.850.000,- dan total uang yang diterima oleh Toko B adalah 3.500.000 - 52.500 = 3.447.500 (Jika Toko B memiliki NPWP) atau 3.500.000 - 105.000 = 3.395.000 (Jika Toko B tidak memiliki NPWP).

Comments
27 Comments

27 comments:

iwanse mengatakan...

makasih bgt bos, info nya bermanfaat bgt..!!
o ya saya udh pasang link bos di blog saya!!
mohon bantuanya bos!!
makasiiiih bgt!!
maju terus keran media..

Kade_KM mengatakan...

:D udah dipasang gan.. silahkan dicek

arifianti mengatakan...

Cukup jelas kok....

Kade_KM mengatakan...

Maksih Afrianti.. :D

Anonim mengatakan...

nyiiip oke mas..
;;)

dita mengatakan...

sangat bermanfaat bagi pelajar khususnya .... :D
dari kami DIKA dan DITA SMP MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF KOTA MAGELANG :))

dika mengatakan...

saya suka dengan link ini :D

Anonim mengatakan...

makasih infonya...berguna banget

kade_KM mengatakan...

Maksih semuanya yah... silahkan dinikmati yah... :-D

Obat Impotensi Lemah Syahwat mengatakan...

postingan yang bagus tentang Cara Menghitung Pajak Atas Pembelian Barang - Bendaharawan

alif.tara mengatakan...

Tanya :
1) apakah jika toko B dikenakan PPN 10% dan PPH 1,5% dari belanja, berarti toko B menerima :
= Rp. 3.500.000 - PPN 10% - PPH 1,5%
= Rp. 3.500.000 - 350.000 - 52.500
= Rp. 3.097.500

apakah seperti itu ?

2) nilai belanja 3.500.000 dalam bon, apakah dalam kwitansi pembelian di tambahkan 350.000 termasuk PPN menjadi 3.850.000 ??? atau gimana ?

Obat herbal untuk penyakit infeksi saluran kemih mengatakan...

Sangat bermanfaat, terimakasih

Anonim mengatakan...

nice info gan. .
thanks for share :D

away mengatakan...

Informasi yang sangat menarik dan bermanfaat, terimakasih banyak

Anonim mengatakan...

kwitansi yang terpecah2 di bawah 2 juta bila di kalkulasi dalam 1 bulan toko yang sama apa bisa di kenakan pajak. terimakasih

Anonim mengatakan...

perhitungan di atas, menurut saya membuat kita rugi seharusnya,,,
=(100/110)*3.500.000 = 3.181.818
PPN 10% * 3.181.818 = 318.182
PPH 1.5% * 3.181.818 = 47.727.27

tanpa NPWP
PPH 3% * 3.181.818 = 95.455

Anonim mengatakan...

hmm alhamdulillah dengan adanya info ini sy br jelas tentang pungutan PPN dan pph 22......trimakasih

andri priana mengatakan...

makasih gan atas informasinya sangat berguna jadi saya tahu bagaimana menghitungnya. hanya jika harga itu sudah termasuk ppn maka kita harus mencari dulu harga sebelum ppn nya atau DPPnya... tengkyu....

Anonim mengatakan...

rumus nyari DPP
DPP = 100/110 x Nilai Kontrak

atau sama dengan

PPn = Nilai Kontrak /11

Anonim mengatakan...

Contoh :

PT. Bangun Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada PT. Prasarana Sumatera Utara senilai Rp. 220.000.000,-. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan PT. PPSU (PT. Prasarana Sumatera Utara). Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN/APBD, biasanya harga jual sudah termasuk PPN sebesar 10 %, maka kita harus tau harga jual yang tidak termasuk PPN atau PPnBM.

@ Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 22 : harga beli yang tidak termasuk PPN atau PPnBM.

cara menghitungnya : 100/110 x harga beli yang sudah termasuk PPN atau PPnBM.

100/110 x Rp. 220.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

@ PPh 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dari transaksi pembayaran :

Tarif Pajak x harga beli yang tidak termasuk PPN atau PPnBM

1,5 % x Rp. 200.000.000,- = Rp 3.000.000,-

sumber :
http://kartikaharahap.wordpress.com/2012/02/04/pph-22-pajak-penghasilan-pasal-22/

Anonim mengatakan...

pengenaan Pajak pembelian ATK didasrakan pada nilai pagu belanja dalam DPA atau berdasarkan nota pembelian ATK? sbg info pagunya rp.2,5jt per triwulan yang dibayarkan juga per triwulan. belanja ATK nya dilaksanakan 3 kali, bulan I 875rb, bulan II 775rb dan bulan III 850rb.

Anonim mengatakan...

Repot amat sih cara itungnya DPP =100/110xUANG, PPN=1,5% x DPP.......

sederhanain aja biar ga repot itungx nih ane jabarin bwt ente PPN=UANG x 1,5%x(100/110)=UANGx(1,5%)x(10/11)= UANG x 15%/11

kan lbi enteng itung PPN = uang dikali 15% lalu d bagi 11 BERESKAN

hena wirasatya mengatakan...

Tes

emiliku mengatakan...

brp standar nilai kuitansi untuk pemotongan PPN pembelian barang ATK, mhn penjelasannya, trims

Anonim mengatakan...

cukup jelas penjelasannya tp di tempat saya malah pakai penghitungan 2% untuk yang punya NPWP dan klo tidak punya NPWP 4%.

gudang makalah mengatakan...

Semoga ilmunya bermanfaat bagi orang banyak gan, ini saya juga mau berbagi makalah bagi yang memerlukan bisa kunjungi web kami. Terima kasih

zalmin mengatakan...

thanks infonya

Poskan Komentar

 
Copyright 2011. KeranMedia All rights reserved | proudly powered by Blogger.com | Tukar Link | Belajar dan Belajar